ARTI DEFINISI OTORISASI BELANJA

AUTHORIZATION BILL adalah Suatu rancangan ketetapan resmi dari lembaga legislatif (seperti Kongres AS atau komisi legislatifnegara bagian) Yang secara legal menetapkan suatu lembaga atau program baru pemerintah, atau bentuk lain yang diperbarui, atau perluasan lembaga atau program lama, yang otorisasi sebeluinnya akan kadaluarsa. Otorisasi bisa berlaku selama satu tab 1111 atau Sekitar separuh lembaga atau program pemerintahan tingiot federal di Amerika Serik;it Inemerlukail otorisasi tahunan' Sedangkan setengahnya lagi memperoleh dasar hukum dari otorisasi belanja (authorization bill) jangka panjang atau undang-undang hukum permanen yang member ikan otorisasi secara otomatis terhadap program yang terus berjalan, misal-nya jaminan sosial. Otorisasi belanja mencakup batas atas pendanaan bagi lembaga dan program sebagai pegangan Komite Alokasi (appropriation comittee) .Lembaga atau admin-istrator program tidak dapat membelanjakan atau meng-anggarkan sebelum alokasi belanja (appropriation bill) diundangkan dan ditetapkan. Dengan demikian Departemen Keuangan memiliki landasan hukum untuk secara legal me - ngeluarkan uang. 

Jumlah uang yang dikeluarkan ke lembaga atau program umumnya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Jadi, suatu otorisasi belanja cenderung mirip dengan "izin berburu" untuk mendapatkan alokasi daripada sebagai suatu jaminan. Tidak ada alokasi bagi program yang tidak mendapat otorisasi. Bahkan program yang telah men-dapat otorisasi sekalipun bisa terhenti atau tidak bisa berfungsi penuh akibat kurangnya dana. Hal ini kerap terjadi pada sistem politik Amerika yang desentralis. Pasalnya, tiap otorisasi belanja dibuat terpisah oleh satu dari sekian komisi dalam Kongres. Misalnya saja Komisi Pertanian, Komisi Angkatan Bersenjata, dan lain-lain—yang lebih cenderung mendukung lembaga fayorit mereka. 

Di lain pihak, alokasi belanja disusun oleh tim pengambil kebijakan yang berbeda dalam sub komisi khusus dari Komite Alokasi dalam dua dewan (chamber). Kedua dewan tersebut tetap memiliki pilihan pendanaan lewat segenap Komite Alokasi, yang bertanggung jawab memilah-milah manfaat dan prioritas dari keseiuruhan program yang ada sebelum menentukan anggaran program tertentu. ILihat juga: a )1_11 ion bill (alokasi  belanja)].