MENGENAL SEJARAH PERANG DIPONEGORO

Perlawanan Pangeran Diponegoro, melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Pertempuran meletus di daerah Yogyakarta, tetapi kemudian meluas dengan cepat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lima belas dari 29 pangeran Yogyakarta dan 41 dari 88 bupati di Jawa mendukung perlawanan Diponegoro. Peperangan ini baru dapat dipadamkan setelah Belanda berlaku curang dengan menangkap Diponegoro dalam suatu perundingan. Sejak awal abad ke-I8, Belanda terus-menerus meluaskan daerah kekuasaannya di kepulauan. Sampai tahun 1812, sebagian besar wilayah kekuasaan Mataram telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, misalnya Madura, daerah Pesisiran, Jawa Timur, dan sebagian besar Jawa Tengah. Bahkan Belanda telah menyusupkan kekuasaannya di lingkungan istana dengan melakukan campur tangan terhadap urusan- urusan kerajaan untuk kepentingan Belanda. Pengaruh Belanda di lingkungan istana ini menyebabkan terjadinya perubahan dan pelanggaran adat keraton yang selama ini dijunjung tinggi. Perubahan ini mulai pada jaman Daendels; ia menuntut persamaan derajat dengan sultan Yogyakarta dalam upacara kunjungan resmi, seperti penghapusan keharusan menyajikan sirih untuk sultan bagi pembesar Belanda dan pemberian izin bagi mereka untuk duduk sejajar dengan raja. Sikap seperti ini diteruskan oleh Raffles dan penguasa-penguasa kolonial lainnya. Sejajar dengan keretakan tradisi istana, kehadiran orang Belanda ini mendorong makin meluasnya minuman keras, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Gejala ini dianggap akan membahayakan kehidupan agama Islam. Ini semua mengakibatkan munculnya perasaan antipati di kalangan istana terhadap Belanda, meskipun ada juga sejumlah aristokrat yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, di istana muncul kelompok kontra dan pro Belanda. Diponegoro dianggap mewakili" golongan kontra. Belanda sendiri menganggap Diponegoro membahayakan kedudukan mereka, sehingga Belanda berusaha membatasi pengaruh Diponegoro. Situasi seperti ini menjadi semakin buruk ketika Sultan Hamengkubuwono V naik takhta tahun 1822 pada umur dua tahun. Untuk menjalankan pemerintahan dibentuklah Dewan Mangkubumi. Diponegoro ditunjuk menjadi salah satu anggotanya, namun tidak pernah dimintai nasihatnya dalam memutuskan hal-hal yang penting dalam pemerintahan. Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Patih Danureja, seorang Patih Jobo yang pada waktu mendapat jabatan ini didukung oleh Belanda dan sejumlah bangsawan yang berhasil dipengaruhi oleh Belanda. Danureja terkenal sangat taat kepada Belanda. Dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan, ia didampingi oleh seorang residen. Diponegoro menentang semua ini. Tetapi ia tidak dapat menghalangi perkembangan yang terjadi, "bahkan ia mulai dikesampingkan dalam urusan-urusan pemerintahan. Situasi istana yang seperti ini menyebabkan Diponegoro lebih senang tinggal di tempat neneknya, Ratu Ageng, di Tegalrejo. Di tempat ini, ia lebih memusatkan perhatiannya pada masalah adat, sejarah, maupun hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Pada tahun 1823, kegelisahan lain mengguncang kehidupan golongan bangsawan kerajaan. Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun itu mengadakan penghapusan penyewaan tanah partikelir di Jawa Tengah. Dengan keputusan ini, golongan bangsawan tidak hanya kehilangan sumber pendapatannya, tetapi juga dituntut untuk membayar kembali ganti rugi kepada penyewa orang-orang Cina dan Eropa. Hal ini mendorong banyak bangsawan ke arah pemberontakan. Di luar istana, sebagian besar rakyat makin sengsara hidupnya. Beban kerja wajib dan beban pajak makin lama makin memberatkan mereka, lebih-lebih setelah penarikan pajak dikuasai oleh pemborong- pemborong pajak yang kebanyakan dari golongan Cina. Cukai gerbang, yakni cukai untuk jalan, misalnya, sangat menghimpit rakyat. Menurut cerita, seorang ibu yang menggendong anaknya harus membayar pajak sebagai pajak angkutan barang. Berjenis- jenis pajak yang memberatkan memang harus dipenuhi oleh rakyat. Ini semua memungkinkan rakyat sewaktu-waktu melancarkan pemberontakan apabila ada yang menggerakkan. Tidaklah aneh apabila perlawanan Diponegoro segera mendapat dukungan, baik dari golongan bangsawan maupun golongan rakyat biasa. Perlawanan Diponegoro meletus sejak insiden pe-nancapan dan pencabutan patok-patok pembangunan jalan. Belanda ingin membuat jalan yang kebetulan menerjang tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Diponegoro menentang pembuatan jalan yang melanggar tanah leluhurnya ini, karena tanpa meminta izin terlebih dahulu. Setiap kali pancang jalan ditancapkan, setiap kali pula pengikut-pengikut Diponegoro mencabutnya. Akibatnya, situasi menjadi sangat tegang. Residen A.H. Smisaert melalui perantara Pangeran Mangkubumi meminta agar Diponegoro bersedia datang ke rumah residen. Permintaan ini ditolak. Usaha serupa dilakukan lagi, tetapi ketika Pangeran Mangkubumi sedang menemui Diponegoro, Belanda melancarkan serangan mendadak. Rakyat dengan cepat membanjiri kediaman Diponegoro. Namun rakyat tidak dapat memberikan perlawanan dengan baik terhadap serangan yang mendadak itu. Diponegoro, Mangkubumi, dan pengikut-pengikutnya menyingkir. Kediaman Diponegoro di Tegalrejo kemudian dibumihanguskan oleh Belanda. Mereka menyingkir ke Selarong, daerah perbukitan yang terletak di barat daya Yogyakarta dan menjadikan daerah ini sebagai pusat perlawanan. Berita pecahnya perang melawan Belanda cepat tersiar ke berbagai daerah sekitarnya. Penduduk desa berdatangan menggabungkan diri. Ulama-ulama dan bangsawan-bangsawan yang memihak Diponegoro berdatangan ke Selarong. Dasar keagamaan ditanamkan di kalangan pengikut, dan semboyan perang sa- bil disiarkan. Propaganda melawan kafir juga dilakukan di luar daerah Yogyakarta. Kiai Hasan Besari mendapat tugas menghimpun kekuatan di Kedu. Kiai Mojo, seorang ulama dari desa Mojo, menggabungkan diri dan atas usulnya dibentuklah kelompok-kelompok pasukan. Peperangan telah berkobar. Medan pertempuran segera meluas ke seluruh Bagelen, Kedu, Banyumas, Pekalongan, dan merembes ke daerah Semarang, Rembang, Blora, Bojonegoro, Madiun, dan sebagainya. Pada awal peperangan, Belanda kurang siap menghadapi pertempuran yang meluas dengan cepat itu. Beberapa daerah dengan mudah direbut oleh pasukan Diponegoro, seperti Pacitan dan Purwodadi yang direbut pada tanggal 6 dan 28 Agustus 1825. Belanda tampaknya memang terkejut dengan cepatnya meletus dan meluasnya peperangan ini. Jenderal H.M. de Kock buru-buru ditugaskan memimpin angkatan perang Belanda untuk menghadapi perlawanan Diponegoro. Jenderal Van Geen dengan pasukannya yang bertugas di Sulawesi segera didatangkan untuk membantu dan bantuan dari negeri Belan¬da juga didatangkan. Dihimpunlah pasukan-pasukan dari daerah yang dikuasai. Benturan antara pasukan kedua belah pihak terjadi di mana-mana. Di Serang, pada tanggal 11 September 1825 berkobar peperangan antara pasukan Diponegoro dengan pasukan Van Geen yang tiba dari Sulawesi. Di dekat Kertosono, pasukan rakyat yang dipimpin oleh bupati Kertosono pada tanggal 28 Oktober 1825 menyerang pasukan Belanda di daerah itu. Perlawanan rakyat di Banyumas sangat gencar, sehingga pemimpin pasukan Belanda setempat meminta bantuan pasukan Belanda yang sedang mengadakan operasi di daerah Tegal dan Pekalongan. Terjadilah pertempuran dengan pasukan Diponegoro pimpinan Pangeran Suriatmaja pada tanggal 28 Oktober 1825. Di Madiun, pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Bupati Kertodirjo berhasil menggabungkan diri dengan pasukan Pangeran Serang dan bersama-sama melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda. Di daerah Plered, pertempuran-pertempuran hebat juga terjadi. Pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Kertopengalasan berkali-kali berhasil memukul mundur serangan Belanda. Serbuan Belanda tanggal 16 April 1826 dapat dipukul mundur, demikian juga serbuan pasukan Belanda dan pasukan Mangkunegoro pada tanggal 9 Juni 1826. Di daerah Kasuran, pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Alibasa Sentot Prawirodirjo berhasil menyergap pasukan Belanda pada tanggal 28 Juli 1826. Pasukan yang dipimpin oleh Diponegoro sendiri pada tanggal 9 Agustus 1826 berhasil pula mengalahkan pasukan Belanda. Pada tanggal 28 Agustus 1826, pasukan Diponegoro di Delanggu berhasil mendesak pasukan Belanda yang menduduki daerah itu. Sampai akhir tahun 1826, pasukan Belanda tidak mengalami kemajuan dalam perangnya. Sebaliknya, pasukan Diponegoro menguasai sebagian besar daerah pedalaman Jawa Tengah. Keadaan ini mendorong Jenderal de Kock menerapkan sistem perbentengan (benteng stelsel). Mereka mau mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan jalan membangun benteng di daerah-daerah yang sudah direbut. Di samping menerapkan sistem perbentengan, Belanda juga melancarkan taktik mendekati pemimpin-pemimpin pasukan Diponegoro. Dalam usaha ini diadakan beberapa perundingan, seperti perundingan tanggal 9 Agustus 1827, 23 Agustus 1827, dan 18 Oktober 1827. Tetapi semua perundingan ini mengalami kegagalan. Sejak diterapkannya sistem perbentengan, keunggulan perang sedikit demi sedikit berbalik kepada pihak Belanda. Pada tanggal 9 Januari 1827, Pangeran Suryomataram dan Ario Prangwadono tertangkap dalam suatu peperangan. Kemudian, pada tanggal 21 Juni 1827, Pangeran Serang dan Pangeran Notoprojo juga tertangkap. Penyerahan kedua pangeran ini diikuti pasukannya sebanyak 850 orang. Meskipun demikian, peperangan tetap menghebat. Pada tanggal 25 Oktober 1827, markas Diponegoro di Banyumeneng digempur. Sebaliknya, pasukan Diponegoro yang berada di daerah-daerah Jain melancarkan serangan terhadap benteng-benteng Belanda. Padangan juga diduduki oleh pasukan ini pada tanggal 5 Desember 1827. Seterusnya pasukan ini bergerak ke arah Ngawi. Baru pada tanggal 7 Maret 1828 perlawanan rakyat Rembang dapat dipatahkan. Pada tanggal 26 Desember 1827, rakyat Tuban juga bergolak. Untuk mengatasi hal ini pasukan-pasukan dari beberapa daerah didatangkan. Sejak akhir tahun 1828 mulailah masa-masa surut bagi pasukan Diponegoro. Banyak pemimpin pasukan yang tertangkap atau menyerah. Pangeran Notodiningrat, putra Mangkubumi, beserta istri, ibu, dan sekitar 20 orang pengikutnya menyerah kepada Belanda pada tanggal 18 April 1828. Pangeran Ario Pakpak rsjfenyerah pada bulan Mei 1828. R.T.A. Sosrodilogo, pimpinan pasukan di Rembang, juga menyerah pada tanggal 3 Oktober 1828. Pasukan Kiai Mojo dan pasukan Alibasa Sentot Prawirodirjo mendapat tekanan hebat dari pasukan Belanda. Pasukan Sentot terpaksa mundur sampai tepi Sungai Progo, kemudian pada bulan September bergerak ke arah barat. Pada tanggal 20 Desember pasukan Sentot ini melancarkan serangan terhadap benteng Belanda di Nanggungan dan memperoleh kemenangan. Sebaliknya, karena pasukannya terjepit, Kiai Mojo terpaksa bersedia berunding. Dengan tipu muslihat akhirnya Belanda berhasil menangkap Kiai Mojo pada bulan November 1828. Belanda berusaha terus mendekati pemimpin-pemimpin pasukan Diponegoro yang belum menyerah. Pada tanggal 11 Februari 1829, Jenderal de Kock mengirim surat kepada Sentot dan memintanya menghentikan peperangan. Permintaan ini ditolak. Pada tanggal 27 Juli 1829, datang lagi surat berisi ajakan berdamai dengan jaminan keamanan dan kedudukan. Belanda kemudian mengirim Ario Prawirodiningrat, bupati Madiun yang masih kerabat Sentot untuk membujuknya. Usaha ini mulai berhasil. Pada tanggal 27 Oktober 1829 diadakan perundingan di Imogiri. Dalam perundingan ini disetujui antara lain bahwa pasukan Sentot tidak dibubarkan dan ia tetap menjadi pimpinannya. Akhirnya Alibasa Sentot menyerah. Pada tanggal 24 Oktober 1928, bersama-sama dengan pasukannya, ia memasuki Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi pada mulanya juga menolak seruan Belanda untuk menyerah. Tetapi sikapnya menjadi ragu-ragu setelah salah seorang istrinya beserta tiga orang putranya menyerah kepada Belanda. Pihak Belanda mengirim anak-anak Mangkubumi untuk membujuk ayahnya. Pertama-tama dikirim Atmodiwirjo dan Reksoprojo untuk menemui ayahnya. Kemudian dikirim lagi putra yang lain, bernama Notodiningrat. Atas bujukan Notodiningrat inilah akhirnya pada bulan September 1829, Mangkubumi menyerah. Banyak pula pemimpin iainnya yang menyerah atau terbunuh. Pada tanggal 1 November 1829, P?n~erar Ario Suriokusumo menyerah. Pada bulan itu juga Kertopengalasan menyerah,, kemudian Joyosudirgo pada pertengahan bulan Desember 1829. Patih Diponegoro sendiri akhirnya menyerah pada tanggal 18 Januari 1830. Sementara Pangeran Joyokusumo yang banyak membantu di bidang taktik terbunuh dalam suatu pertempuran. Ini semua merupakan pukulan bagi perjuangan Diponegoro. Meskipun keadaan ini tidak mematahkan semangat perjuangannya, Diponegoro tidak lagi dengan tegas- tegas menolak perundingan yang selalu ditawarkan oleh pihak Belanda. Kontak pertama terjadi pada tanggal 16 Februari 1830. Kolonel Cleerens sebagai utusan Belanda berhasil bertemu dengan Diponegoro di daerah Bagelen dan berhasil membuat janji untuk meneruskan perundingan di Magelang. Pada tanggal 21 Februari 1830, Diponegoro dengan pasukannya bergerak mendekati Magelang dan tiba di Menoreh. Seterusnya pada tanggal 28 Maret 1830 pasukan tersebut memasuki Magelang. Perundingan diadakan pada tanggal 28 Maret 1830, tetapi mengalami kegagalan. Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado. Dari Manado ia dipindahkan ke Makasar sampai meninggalnya pada tahun 1855. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, berakhirlah Perang Diponegoro. Selama perang berlangsung, tidak kurang dari 15.000 pasukan Belanda menjadi korban. Di pihak pasukan Diponegoro sendiri 20.000 prajurit gugur. Korban di pihak rakyat jauh lebih besar. Sekitar 180.000 orang Jawa meninggal selama berkobarnya Perang Diponegoro.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © 2011 Arti, Pengertian, Definisi | Themes by ada-blog.com.